wartagarudaonline-Langkat | Wakil Ketua DPRD Langkat, Dr Donny Setha ST SH MH menggelar reses masa sidang I, tahun V, tahun anggaran 2024 di Desa Bukit Selamat, Kecamatan Besitang guna menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, Jumat lalu.
Masyarakat di sini mengeluhkan Air Bersih dan PKH yang mereka nilai tidak tepat sasaran. Mulyono, warga Dusun XII Bukit Pelita, Desa Bukit Selamat minta Donny Setha agar merealisasikan aspirasi mereka sampaikan.
Mulyono mengeluh, air bersih di Dusun XII dan Dusun IV yang telah dibor sedalam 150 meter, tetapi belum didapat air, dirinya menduga kekeringan ini disebabkan empat pabrik yang beroperasi di daerah tersebut.
Terhadap keberadaan pabrik itu, Mulyono berharap kiranya ada perhatian pihak pabrik terhadap masyarakat sekitar karena asap pabrik begitu pengap dirasakan warga sekitar.
“Tolong back-up kami, ini demi kepentingan anak-anak kami di masa yang akan datang,” pinta Mulyono.
Sedangkan masalah PKH yang dikeluhkan Rohani Simanjuntak warga Dusun XI, dirinya tidak pernah mendapatkan bantuan sosial apapun dari pemerintah, padahal dirinya termasuk keluarga miskin.
“Ada warga yang kaya tetapi mendapatkan PKH, sedangkan warga miskin tidak dapat PKH,” sebut Rohani yang mengaku mewakili warga yang tidak dapat bantuan PKH.
Terhadap permasalahan PKH ini, Korcam PKH Besitang yang turut hadir dalam reses memberi penjelasan bahwa bantuan pemerintah seperti PKH (Program Keluarga Harapan) merupakan bantuan bersyarat.
Jadi masyarakat harus punya data-data pribadi yang benar. Seperti di KTP menyebutkan pekerjaan wiraswasta, maka hal ini tidak termasuk kategori yang bisa mendapatkan bantuan PKH.
Selain itu, data-data warga harus masuk terlebih dahulu dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), karena semua bantuan dari pemerintah pusat mengambil data dari DTKS.
Menyikapi permintaan air bersih yang diinginkan warga, Donny Setha akan mengupayakan sumur bor masuk ke Desa Bukit Selamat. “Saya akan usulkan permintaan sumur bor ini,” ujarnya.
Menanggapi permasalahan pabrik yang dikeluhkan warga, Donny berjanji akan membentuk tim dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berwenang terhadap izin-izin serta akan mempertanyakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kepada masyarakat sekitar.
“Saya akan tinjau layak atau tidak layak pabrik itu berdiri, kalau menyalahi maka akan kita tindak,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.
Dalam reses ini, Donny mengingatkan warga untuk tertib administrasi kependudukan dengan selalu berkoordinasi ke pihak pemerintahan desa sehingga di masa mendatang tidak ada lagi persoalan seperti disampaikan warga saat ini. (Mas)