wartagarudaonline-Jakarta | Ketua Umum Persatuan Nasional Pemuda Indonesia PNPI, Syamsul Rizal, menyoroti dua tahun kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai momentum penting untuk menilai arah kebangkitan kedaulatan bangsa.
Sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, pemerintahan Prabowo menempatkan penguatan ekonomi nasional, ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan kekayaan alam sebagai agenda strategis pembangunan.
Bagi Syamsul Rizal, kepemimpinan nasional harus diukur bukan semata dari kekuatan retorika politik, melainkan dari keberanian mengambil keputusan, kemampuan menjaga kepentingan negara, dan hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam konteks tersebut, dua tahun pemerintahan Prabowo menghadirkan sejumlah indikator kemajuan yang layak mendapat perhatian, sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap pekerjaan besar yang masih harus diselesaikan.
Memasuki tahun kedua pemerintahan, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global. Data Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 mencapai 5,11 persen, meningkat dibandingkan 5,03 persen pada 2024.
Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun, sementara PDB per kapita tercatat Rp83,7 juta. Momentum pertumbuhan berlanjut pada semester pertama 2026 dengan kenaikan ekonomi sebesar 5,45 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa perekonomian nasional tetap berkembang di tengah tekanan eksternal, meskipun tantangan pemerataan pendapatan, penciptaan pekerjaan berkualitas, dan peningkatan produktivitas masih membutuhkan langkah nyata dan berkelanjutan.
Pada aspek kesejahteraan masyarakat, angka kemiskinan menjadi salah satu ukuran penting untuk menilai efektivitas arah pembangunan nasional. Tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,07 persen, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 22,93 juta orang, turun sekitar 920 ribu orang dibandingkan Maret 2025.
Perkembangan ini memberikan gambaran adanya perbaikan indikator sosial dalam periode pemerintahan Prabowo, meskipun penurunan kemiskinan merupakan hasil berbagai faktor ekonomi dan kebijakan yang berlangsung secara berkesinambungan.
Syamsul Rizal memandang bahwa keberhasilan pembangunan tidak boleh berhenti pada statistik, tetapi harus tercermin dalam meningkatnya daya beli, terbukanya kesempatan kerja, dan semakin kuatnya kemampuan keluarga Indonesia memenuhi kebutuhan hidup secara bermartabat.
Komitmen pembangunan sumber daya manusia juga tercermin melalui perluasan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu agenda prioritas pemerintahan Prabowo. Berdasarkan laporan perkembangan program hingga 30 September 2026, sekitar 57 juta penerima manfaat telah dijangkau melalui 27.486 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di 38 provinsi.
Program tersebut menyasar anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, sekaligus membuka peluang keterlibatan petani, peternak, pelaku usaha pangan, serta ekonomi lokal. Di bidang pendidikan, pemerintah melaporkan pembangunan 265 Sekolah Rakyat di 131 kabupaten/kota pada 2026.
Capaian ini menunjukkan besarnya skala intervensi sosial pemerintah, namun keberlanjutannya tetap memerlukan pengawasan ketat terhadap mutu pelayanan, keamanan pangan, transparansi anggaran, dan efektivitas pelaksanaan agar manfaatnya semakin optimal.
Lebih jauh, agenda kedaulatan ekonomi pemerintahan Prabowo menempatkan pengelolaan sumber daya alam sebagai persoalan strategis yang menentukan masa depan bangsa. Indonesia memiliki kekayaan mineral, energi, kehutanan, kelautan, dan pertanian yang sangat besar, sehingga kebijakan hilirisasi, penguatan industri domestik, serta peningkatan nilai tambah menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah.
Bagi Syamsul Rizal, ukuran keberhasilan kedaulatan bukanlah seberapa banyak kekayaan alam yang berhasil dikeluarkan dari perut bumi, melainkan seberapa besar manfaatnya kembali kepada rakyat melalui penerimaan negara, lapangan kerja, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, setiap kebijakan pengelolaan sumber daya nasional harus dibarengi penegakan hukum, perlindungan lingkungan, serta keberanian menghadapi praktik korupsi dan penguasaan ekonomi yang merugikan kepentingan publik.
Di tengah agenda pembangunan tersebut, Syamsul Rizal menilai perdebatan politik nasional semestinya bergerak melampaui persaingan kekuasaan dan kepentingan kelompok.
Kritik terhadap Presiden Prabowo merupakan bagian sah dari kehidupan demokrasi, tetapi kritik yang berkualitas harus disertai data, argumentasi, dan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebaliknya, praktik politik yang memanfaatkan isu kedaulatan hanya sebagai alat tawar-menawar kepentingan ekonomi patut mendapatkan pengawasan publik. Jangan sampai nasionalisme hanya lantang diteriakkan di panggung politik, sementara kepentingan rakyat justru dinegosiasikan di belakang meja kekuasaan.
Namun, tuduhan bahwa tokoh tertentu menjadi perpanjangan tangan kepentingan asing atau terlibat perampasan sumber daya negara tetap harus dibuktikan melalui fakta dan proses hukum, bukan sekadar prasangka atau perbedaan sikap politik.
Persoalan mendasar yang dihadapi Indonesia sesungguhnya bukan sekadar pertarungan antara pemerintah dan kelompok oposisi, melainkan bagaimana negara mampu membangun sistem ekonomi yang tidak mudah dikendalikan kepentingan sempit, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
Keterbukaan terhadap investasi dan kerja sama internasional tetap dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan, tetapi harus dijalankan berdasarkan prinsip kesetaraan, kepastian hukum, dan keuntungan yang adil bagi bangsa Indonesia.
Dalam kerangka itulah agenda kedaulatan pemerintahan Prabowo perlu dinilai secara objektif. Setiap upaya memperbaiki tata kelola sumber daya, menutup kebocoran penerimaan negara, dan memperkuat posisi tawar Indonesia layak didukung, sedangkan penyimpangan kekuasaan, ketidakefisienan anggaran, dan kebijakan yang merugikan masyarakat tetap wajib dikoreksi tanpa pandang bulu.
Syamsul Rizal juga menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional ketika Indonesia menghadapi persaingan ekonomi dan geopolitik yang semakin kompleks. Kedaulatan bangsa tidak dapat dibangun melalui polarisasi berkepanjangan ataupun saling meniadakan legitimasi politik.
Pemerintahan Prabowo membutuhkan pengawasan yang kuat, dukungan terhadap kebijakan yang terbukti bermanfaat, serta keberanian melakukan perbaikan ketika program belum mencapai sasaran.
Demikian pula, seluruh tokoh politik dituntut menunjukkan konsistensi antara pernyataan publik dan tindakan nyata dalam menjaga kepentingan nasional. Sejarah akan menilai para pemimpin bukan berdasarkan seberapa keras mereka menyerang lawan politik, melainkan berdasarkan kontribusinya dalam memperkuat institusi negara, melindungi kekayaan bangsa, dan memperluas kesempatan hidup yang lebih baik bagi rakyat Indonesia.
Menutup pandangannya, Ketua Umum PNPI Syamsul Rizal menempatkan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai tahap penting menuju cita-cita Indonesia yang lebih mandiri, berdaulat, dan sejahtera. P
ertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, perluasan pelayanan gizi, serta pembangunan pendidikan memberikan landasan untuk melanjutkan transformasi nasional, tetapi hasil jangka panjang tetap bergantung pada konsistensi kebijakan, integritas penyelenggara negara, dan pengawasan masyarakat.
Kebangkitan kedaulatan bangsa harus dibuktikan ketika kekayaan Indonesia semakin banyak dinikmati rakyat Indonesia, hukum ditegakkan tanpa kompromi, dan keputusan strategis negara tidak dapat dibeli oleh kepentingan siapa pun.
Dengan prinsip tersebut, kepemimpinan Prabowo akan menghadapi ujian sejarah yang sesungguhnya: memastikan bahwa kekuatan negara benar-benar menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.(Ler)