wartagarudaonline-Medan | Wakil Ketua DPRD Sumut, H Salman Alfarisi Lc MA, menegaskan pentingnya siswa berasal dari keluarga tidak mampu ataupun dari desa tertinggal yang jauh dari zona sekolah untuk mendapatkan perhatian khusus terkait penerimaan peserta didik baru yang akan dilaksanakan dalam waktu tidak lama lagi.
Hal ini dikemukakan Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Salman Alfarisi usai melakukan kunjungan ke daerah terkait persiapan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersama jajaran Cabang Dinas Pendidikan Zona IV yang meliputi Kabupaten Karo, Pakpak Bharat dan Dairi.
“Sistem zonasi PPDB harus ramah terhadap siswa berasal dari keluarga rentan, yakni yang tinggal di desa tertinggal, terlebih apabila mereka tinggal jauh dari zona sekolah dan tergolong dari keluarga tidak mampu,” kata Salman, Kamis (16/1/2025)
Politisi senior PKS ini menjelaskan, bila PPDB sistem zonasi tetap diberlakukan, maka jangan sampai berdampak buruk kepada siswa tidak mampu sehingga menambah angka anak putus sekolah.
“Siswa dari keluarga rentan tidak mendapatkan akses masuk sekolah sering terjadi lantaran berkedudukan di desa-desa tertinggal yang jaraknya jauh dari zona sekolah,” ujarnya.
Salman pun menekankan tentang pentingnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi secara berkala terhadap kondisi di lapangan, khususnya di daerah-daerah yang memungkinkan permasalahan ini bisa terjadi.
Pemerintah provinsi harus mendeteksi sejak dini data calon siswa terutama yang tidak mampu, kemudian memberikan jalan keluar dan akses prioritas kepada mereka agar mereka tidak putus sekolah.
“Sebab, sangat berat bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah swasta karena biayanya jauh di atas kemampuan orangtua,” tegasnya.
Tidak hanya itu, Salman juga menyoroti berbagai permasalahan seputar pendidikan di Sumut. Di antaranya kutipan komite sekolah, kebutuhan tambahan guru baru, unit sekolah baru dan ruang kelas baru serta akses infrastruktur dan fasilitas sekolah yang masih jauh dari mencukupi terutama di daerah-daerah pedesaan.
“Harus ada penyeragaman mutu pendidikan di kota maupun di desa agar tidak semakin memperdalam jurang kesenjangan sosial dan ekonomi di Sumatera Utara,” pungkas Salman.
(UJ)