wartagarudaonline-Medan | Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumatera Utara, Ir H Yahdi Khoir Harahap MBA, mengapresiasi sikap tegas Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, sebagai bentuk kepedulian terhadap pemberantasan narkoba menyusul insiden di Gedung KONI Sumut, Jumat pekan lalu.
Tindakan tegas tersebut mencerminkan kepemimpinan yang berkomitmen menjaga moral serta integritas aparatur pemerintah dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
“Kita harus apresiasi tindakan beliau. Sikap Pak Gubernur menunjukkan kepedulian yang kuat. Dan tindakan itu terjadi secara spontan. Pesan moralnya jelas, tidak boleh ada satu pun elemen di lingkungan Pemprov yang terlibat narkoba,” ujarnya.
Menurutnya, di tengah kondisi Sumatera Utara yang masih menghadapi persoalan serius terkait narkotika, langkah tegas seorang pemimpin menjadi sinyal bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran.
Yahdi juga menilai sikap tersebut menjadi peringatan bagi seluruh jajaran agar menjaga profesionalitas serta menjauhi penyalahgunaan narkoba dalam menjalankan tugas.
Di sisi lain, Yahdi menyoroti lemahnya pengawasan internal dalam insiden tersebut dan menilai petugas pengamanan dalam (Pamdal) seharusnya lebih selektif dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan. “Seharusnya pengamanan diperketat. Jangan sampai kecolongan, apalagi ini menyangkut lingkungan resmi,” tegasnya.
Terkait isu kontak fisik yang sempat menjadi sorotan, Yahdi meluruskan, bahwa berdasarkan informasi diterimanya, hal tersebut lebih berupa teguran ringan dan tidak berlebihan seperti yang berkembang di publik. “Ada informasi bahwa itu hanya teguran biasa, bukan seperti yang dibesar-besarkan,” katanya.
Yahdi juga menegaskan, pihak yang diduga terlibat dalam persoalan narkoba perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah benar yang bersangkutan menggunakan narkotika atau tidak.
Ia pun mengimbau agar semua pihak tidak mempolitisasi kejadian tersebut dan tetap fokus pada substansi utama, yakni komitmen bersama dalam memerangi narkoba di Sumatera Utara.
“Jangan sampai reaksi berlebihan justru terkesan membela pelanggaran. Ini harus dipahami sebagai pesan tegas dari seorang pemimpin,” ujarnya.
Selain itu, Yahdi mendorong pemerintah provinsi untuk memperkuat langkah preventif melalui tes urine berkala serta pembinaan mental aparatur, guna memastikan lingkungan kerja tetap bersih dari penyalahgunaan narkotika.
Ia juga menegaskan DPRD Sumut siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mendukung program pemberantasan narkoba secara berkelanjutan.(UJ)
