wartagarudaonline-Jakarta | Ketua Umum GARUDA 08, Syamsul Rizal, SH SSos, menyampaikan kecaman sekaligus keprihatinan terhadap pernyataan Budi Arie Setiadi dalam potongan video yang viral ketika berbicara dalam forum yang dihadiri Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo.
Pernyataan mengenai kemungkinan adanya dinamika atau “percepatan” sebelum 2029 patut mendapatkan perhatian publik. Namun sebagai negara hukum, setiap penilaian terhadap pernyataan tersebut harus ditempatkan secara objektif, proporsional, dan berdasarkan fakta serta hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan tafsir politik.
Syamsul Rizal menilai, pembicaraan mengenai kemungkinan perubahan politik sebelum berakhirnya masa pemerintahan hasil pemilihan umum harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kegaduhan maupun berbagai penafsiran di tengah masyarakat.
Berdasarkan pemberitaan mengenai video tersebut, Budi Arie antara lain berbicara mengenai “percepatan”, kondisi yang dianggap abnormal, serta perlunya memikirkan skenario alternatif selain 2029. Karena menyangkut stabilitas pemerintahan dan ketatanegaraan, makna sebenarnya dari pernyataan tersebut perlu diperjelas berdasarkan rekaman dan konteks pembicaraan secara utuh.
GARUDA 08 menegaskan, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang memperoleh mandat konstitusional harus dihormati masa jabatannya sesuai UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Pergantian kepemimpinan nasional tidak boleh dilakukan berdasarkan kehendak kelompok, tekanan massa, ataupun agenda politik di luar mekanisme konstitusional. Demokrasi memberikan ruang yang luas bagi kritik, perbedaan pendapat dan kebebasan berbicara, tetapi seluruh aktivitas politik harus tetap berada dalam koridor konstitusi, hukum, dan prinsip kedaulatan rakyat.
Dalam perspektif hukum pidana, GARUDA 08 memandang penting untuk membedakan antara analisis atau prediksi politik dengan suatu perbuatan makar. KUHP Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026, mengatur tindak pidana makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden serta makar terhadap pemerintah.
Pasal 193 antara lain mengatur makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Karena itu, tidak tepat apabila seseorang langsung dinyatakan melakukan tindak pidana makar hanya berdasarkan sebuah potongan pernyataan tanpa terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap keseluruhan fakta dan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidananya.
Atas dasar itu, Syamsul Rizal meminta aparat penegak hukum dan institusi negara yang berwenang, apabila dipandang terdapat dasar hukum yang memadai, mencermati secara objektif rekaman utuh dan konteks pertemuan tersebut. Yang perlu diperiksa bukan sekadar pilihan kata atau opini politik seseorang, melainkan apakah terdapat fakta, maksud, kesepakatan, persiapan, ataupun tindakan konkret yang secara hukum dapat memenuhi unsur tindak pidana. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum melalui proses hukum yang sah serta pada akhirnya tunduk kepada pembuktian di pengadilan.
GARUDA 08 juga menghormati adanya klarifikasi dari pihak PROJO yang menyatakan bahwa video yang beredar bukan merupakan rekaman utuh dan bahwa pembicaraan tersebut merupakan bagian dari diskusi mengenai berbagai kemungkinan atau skenario kebangsaan. Klarifikasi tersebut harus menjadi bagian dari informasi yang turut diperiksa secara adil.
Prinsip negara hukum mengharuskan setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum dan tetap memperoleh perlindungan asas praduga tak bersalah. Karena itu, kecaman politik tidak boleh berubah menjadi penghakiman terhadap seseorang sebelum terdapat proses dan putusan hukum.
Syamsul Rizal mengajak seluruh elite politik, organisasi kemasyarakatan, relawan, aktivis, serta masyarakat Indonesia menjaga suasana demokrasi yang sehat. Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang sah dalam demokrasi, tetapi setiap gagasan mengenai perubahan kekuasaan harus tunduk sepenuhnya kepada UUD 1945 dan mekanisme konstitusional.
Tidak boleh ada pihak yang mencoba membangun kekuatan atau gerakan untuk mengganti ataupun menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Sebaliknya, pemerintah juga wajib menjamin kebebasan berpendapat sepanjang dilaksanakan secara damai dan sesuai peraturan perundang-undangan.
GARUDA 08 berdiri pada kepentingan konstitusi, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Syamsul Rizal menegaskan bahwa apabila pernyataan Budi Arie semata-mata merupakan analisis terhadap kemungkinan dinamika politik, hal tersebut harus ditempatkan secara proporsional sebagai bagian dari diskursus demokrasi.
Namun apabila kemudian ditemukan bukti yang sah mengenai adanya rencana atau tindakan nyata untuk menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara yang bertentangan dengan konstitusi, maka aparat penegak hukum wajib bertindak secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Negara demokrasi harus dijaga dengan hukum, dan setiap persoalan politik harus diselesaikan melalui konstitusi, bukan melalui tindakan inkonstitusional.