wartagarudaonline-Medan | Fraksi PAN DPRD Sumatera Utara mengajak seluruh unsur legislatif dan eksekutif menjadikan dinamika yang terjadi dalam rapat paripurna sebagai pelajaran berharga untuk memperkuat sinergi membangun Sumatera Utara. Perbedaan pandangan dinilai sebagai hal yang lumrah dalam demokrasi, namun tidak boleh menghambat semangat kebersamaan demi kepentingan masyarakat.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut, Ir H Yahdi Khoir Harahap MBA, usai rapat paripurna lanjutan dengan agenda penandatanganan persetujuan bersama Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Sumut, Jumat (31/7/2026).
Yahdi mengapresiasi terlaksananya rapat paripurna tersebut hingga mencapai kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa komunikasi dan kerja sama antara dua lembaga penyelenggara pemerintahan daerah tetap berjalan dengan baik meski sebelumnya sempat diwarnai dinamika politik.
“Fraksi PAN mengapresiasi pelaksanaan rapat paripurna lanjutan ini. Yang paling penting adalah bagaimana DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus menjaga kolaborasi dalam menjalankan amanah masyarakat,” ujarnya.
Menurut Yahdi, tantangan pembangunan Sumatera Utara ke depan tidak ringan. Mulai dari peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan hingga penguatan ekonomi daerah membutuhkan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan.
Karena itu, ia mengingatkan bahwa hubungan harmonis antara legislatif dan eksekutif merupakan modal penting untuk melahirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Percepatan pembangunan Sumatera Utara membutuhkan sinergi yang kuat. Prinsip kolaborasi harus menjadi pegangan bersama karena hanya dengan kebersamaan berbagai program pembangunan dapat berjalan maksimal,” katanya.
Yahdi juga menanggapi polemik yang sempat terjadi dalam rapat paripurna sebelumnya ketika Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninggalkan ruang sidang setelah muncul interupsi sejumlah anggota DPRD terkait persoalan kuorum rapat.
Menurutnya, peristiwa tersebut tidak perlu terus diperdebatkan, melainkan harus dijadikan bahan evaluasi bersama agar mekanisme persidangan ke depan berlangsung lebih baik, tertib, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Peristiwa itu harus menjadi evaluasi kita semua, baik legislatif maupun eksekutif. Evaluasi diperlukan agar pelaksanaan rapat-rapat berikutnya semakin baik dan hubungan antarlembaga semakin solid,” ujar Yahdi.
Ia menilai dinamika dalam forum politik merupakan sesuatu yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, setelah seluruh proses berjalan, semua pihak harus kembali fokus pada tujuan utama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah.
“Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi. Tetapi setelah itu selesai, kita harus kembali duduk bersama, membangun komunikasi yang baik dan bekerja untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Dia berharap seluruh unsur DPRD maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mengedepankan sikap saling menghormati dalam setiap proses pengambilan keputusan. Menurutnya, komunikasi yang sehat akan melahirkan kebijakan yang berkualitas sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Yahdi optimistis, dengan semangat kolaborasi dan saling memberikan respons yang positif, Sumatera Utara akan mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan sekaligus mewujudkan visi menuju Sumut yang Unggul, Maju dan Berkelanjutan.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan konflik yang berkepanjangan, melainkan kebersamaan dalam bekerja. Jika eksekutif dan legislatif berjalan seiring, saya yakin pembangunan Sumatera Utara akan semakin cepat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” pungkasnya.(UJ)