wartagarudaonline-Jakarta | Sinergitas antara pemuda dan pemerintah merupakan salah satu faktor strategis dalam mewujudkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebagai generasi yang memiliki energi, kreativitas, dan semangat inovasi, pemuda menjadi motor penggerak pembangunan nasional.
Di sisi lain, pemerintah memiliki peran dalam merumuskan kebijakan, menghadirkan regulasi yang berpihak kepada kepentingan rakyat, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.
Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Nasional Pemuda Indonesia (PP PNPI), Syamsul Rizal, S.H., SSos, Sabtu (1/8/2026) menegaskan, kolaborasi yang kuat antara pemuda dan pemerintah merupakan fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, adil, dan sejahtera.
Menurutnya, Pasal 33 UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan diselenggarakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Amanat konstitusi tersebut tidak mungkin diwujudkan hanya oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda sebagai penerus estafet pembangunan nasional.
“Pemuda memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi, kewirausahaan, penguasaan teknologi, pengembangan ekonomi kreatif, serta penguatan koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi nasional,” ujar Syamsul Rizal.
Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan yang mampu meningkatkan kapasitas generasi muda melalui pendidikan yang berkualitas, pelatihan vokasi, akses permodalan, pendampingan usaha, hingga penciptaan lapangan kerja yang layak.
Sinergi tersebut diyakini akan melahirkan generasi muda yang produktif, berdaya saing global, sekaligus memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan nasional.
Syamsul Rizal yang juga merupakan mantan Ketua Umum KNPI menilai bahwa sinergitas antara pemuda dan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga memiliki arti penting dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, menjaga persatuan nasional, serta mengawal arah pembangunan agar tetap berpijak pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Menurutnya, pemuda tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan. Sebaliknya, pemuda harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan gagasan, memberikan masukan terhadap kebijakan publik, mengawal implementasi program pembangunan, serta menghadirkan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.
Di tengah arus globalisasi dan transformasi digital yang berkembang pesat, kolaborasi tersebut menjadi semakin relevan untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Generasi muda yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi diharapkan mampu menjadi pelopor lahirnya berbagai terobosan di berbagai sektor.
Sementara itu, pemerintah berkewajiban membangun ekosistem yang mendukung tumbuhnya industri nasional yang tangguh, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.
Oleh karena itu, sinergitas antara pemuda dan pemerintah merupakan prasyarat utama dalam mengimplementasikan amanat Pasal 33 UUD 1945. Melalui kolaborasi yang dilandasi semangat gotong royong, nasionalisme, dan tanggung jawab bersama, cita-cita mewujudkan Indonesia yang mandiri secara ekonomi, berkeadilan sosial, serta sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia akan semakin mudah diwujudkan.
“Pemuda adalah kekuatan perubahan, pemerintah adalah pengarah pembangunan. Ketika keduanya berjalan seiring, Indonesia akan semakin kokoh melangkah menuju masa depan yang berdaulat, maju, adil, dan makmur,” tutup Syamsul Rizal.(UJ)