wartagarudaonline-Jakarta | Ketua Umum PP PNPI, Syamsul Rizal, menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya penerapan politik etik kebangsaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, arah kebijakan nasional hendaknya lebih berlandaskan amanat UUD 1945 dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia daripada kepentingan atau komitmen politik kelompok tertentu.
“Presiden Prabowo memperoleh mandat langsung dari rakyat. Karena itu, setiap kebijakan dan keputusan strategis seyogianya berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Syamsul Rizal.
Ia juga berpendapat bahwa hubungan Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, perlu ditempatkan dalam koridor kenegaraan. Menurutnya, penghormatan dan pengamanan terhadap mantan presiden beserta keluarganya merupakan bagian dari tanggung jawab negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lebih lanjut, Syamsul Rizal menyampaikan pandangan, Presiden Prabowo memiliki hak konstitusional untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran kabinet.
Apabila terdapat menteri yang dinilai tidak mampu bekerja secara optimal, tidak sejalan dengan visi pemerintahan, atau tidak memberikan kinerja terbaik bagi kepentingan rakyat, maka Presiden perlu mempertimbangkan langkah pergantian demi meningkatkan efektivitas pemerintahan.”Evaluasi kabinet merupakan bagian dari kepemimpinan yang bertanggung jawab.
Pemerintahan membutuhkan pembantu-pembantu presiden yang profesional, loyal kepada konstitusi dan Presiden Prabowo serta mampu menerjemahkan visi Presiden menjadi program yang nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Syamsul Rizal menambahkan, politik etik kebangsaan menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Dengan demikian, pemerintahan akan semakin kuat, solid, dan fokus dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.