wartagarudaonline-Medan | Badan Hukum Sumatera Utara (Bakumsu) menyebut, kondisi demokrasi di tanah air saat ini sedang tidak baik.
“Demokrasi kita sat ini sudah rusak ‘diobok-obok’ oleh elit untuk kepentingan kekuasaan segelintir orang,” sebut Koordinator Studi dan Advokasi Bakumsu, Juniaty Aritonang, Selasa (27/2/2024).
Dia menyebut, rusaknya demokrasi itu ditandai dengan berbagai bentuk kecurangan dimulai dari proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Putusan MK jelas melanggar aturan, ada konflik of interest,” sebutnya.
Kemudian, sambungnya, penyelenggara pemilu juga telah melanggar aturan. PKPU perubahan belum keluar, Tapi, KPU sudah menerima pendaftaran paslon Prabowo-Gibran pasca keluarnya putusan MK 90.
Sementara, terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk kepala desa, lanjutnya, Komnas HAM dalam laporannya jelas sudah menyampaikan temuannya tidak netral dalam pemilu 2024.
“Rakyat telah dipertontonkan dengan dagelan politik para elit. Ini Pemilu yang paling brutal yang pernah terjadi sepanjang pemilu yang pernah saya ikuti,” ketusnya.
Menurut dia, hukum kandas di tangan politic. Dari hulu hingga ke hilir sudah rusak.
“Konsolidasi rakyat sebagai alternatif,” pungkasnya.(zal)
Teks foto :
Koordinator Studi dan Advokasi Bakumsu, Juniaty Aritonang