wartagarudaonline-Medan | Keprihatinan dan kekecewaan, serta gelombang protes terhadap pemadaman listrik massal yang terjadi berulangkali di Provinsi Sumatera Utara, terus bermunculan di tengah masyarakat.
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut, Ir H Yahdi Khoir Harahap MBA, mendesak PT PLN (Persero) memberikan kompensasi kepada masyarakat, karena telah mengalami kerugian besar akibat pemadaman listrik secara berulang.
“Saya berpendapat justru PT PLN harus memberikan kompensasi kepada masyarakat, karena pemadaman listrik berkali-kali ini telah menimbulkan keresahan dan kerugian bagi warga,” tegas Yahdi Khoir Harahap kepada wartawan, Senin (8/6/2026) di Medan.
Menurut Ketua Fraksi PAN ini, tumbangnya sejumlah menara SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) di kawasan Galang menjadi indikator lemahnya sistem perawatan dan pengawasan yang dilakukan PLN selama ini serta dinilai gagal melakukan mitigasi yang memadai terhadap infrastruktur vital kelistrikan.
Menurutnya, infrastruktur strategis seperti SUTET seharusnya dirancang dan dirawat dengan memperhitungkan berbagai potensi bencana alam, termasuk angin kencang dan curah hujan tinggi.
“Memang benar ada faktor cuaca, tetapi bangunan SUTET harusnya sudah memperhitungkan kekuatan angin dan kondisi ekstrem lainnya. Kalau sampai tumbang, berarti ada yang tidak optimal dalam sistem pemeliharaan dan mitigasi bencananya,” ujarnya.
Yahdi yang memiliki pengalaman panjang di bidang perawatan instalasi industri saat bekerja di PT Inalum dan mengaku memahami pentingnya pemeliharaan berkala terhadap aset strategis. Jika PT PLN tidak menjalankan periodik maintenance secara maksimal, tentu kerusakan besar mudah terjadi ketika menghadapi gangguan alam.
“Saya cukup memahami dunia maintenance. Setiap instalasi diperiksa secara rutin, ada jadwal bulanan, triwulan hingga semester. Kalau perawatan berjalan baik, risiko kerusakan bisa ditekan. Melihat kondisi sekarang, saya menduga sistem itu tidak berjalan optimal di PLN,” katanya.
Yahdi menegaskan, masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang terus menanggung dampak dari buruknya pelayanan kelistrikan. Terlebih, di tengah pemadaman yang berulang, banyak warga justru mengeluhkan tagihan listrik yang meningkat, bahkan Gubernur Sumut Bobby Nasution mengaku mengalami hal serupa.
Karena itu, Yahdi mendesak PT PLN bertanggung jawab secara terbuka dan memberikan kompensasi kepada pelanggan yang terdampak pemadaman massal tersebut. Jika perusahaan itu profesional, tentu memiliki tanggungjawab kepada pelanggan, karena sudah dirugikan, baik secara ekonomi maupun aktivitas sehari-hari.
Bahkan Yahdi mengungkapkan, sebagai bentuk tanggung jawab ke masyarakat, Komisi D DPRD Sumut telah menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan jajaran pimpinan PLN UID Sumatera Utara pada pekan depan, guna meminta penjelasan sekaligus pertanggungjawaban atas gangguan kelistrikan yang terjadi dan kerugian yang dialami masyarakat.(UJ)