In people’s lives, it cannot be separated from the responsibility of the government which strives for the welfare and welfare of the community. Government responsibilities in an Islamic perspective have broad flexibility based on the general welfare of society. Government responsibility in an Islamic perspective has broad flexibility based on the idea that Islam aims to prosper the wider community. In the economy is to monitor the main factors driving the economy, stop muamalah which is forbidden and set prices when necessary. So Islam wants the formation of a state and a system of government in it. (Maryam Batubara, 2023).
Manusia hidup dibekali dengan kemampuan untuk bertindak, memilih dan bertanggungjawab. Bertindak untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian dia diberi kebebasan untuk memilih jalan mana yang harus ditempuh sesuai dengan kemampuannya.
Akhirnya ia diminta bertanggungjawab atas apa yang dipilih dan dilakukan. Itulah manusia semakin bertambah usia semakin banyak kemampuan yang ia miliki apakah dengan pengetahuan, pendidikan dan pengalamannya.
Pada sisi yang sama ada manusia lain dalam bentuk tetangga, masyarakat atau komunitas yang memiliki ciri sama yakni berkehendak untuk bertindak, memilih dan bertanggungjawab. Kadang kala beberapa manusia sebagai individu dapat bekerja sama tetapi bukan tidak jarang berselisih atas kepentingan tertentu.
Di sinilah hadir prinsip kebebasan individu harus tunduk pada keharusan universal, dan kemudian dijadikan prinsip dasar pemerintahan untuk mengatur seluruh tindakan individu.
Maryam Batubara sebagai seorang peneliti memahami prinsip di atas, menurut beliau dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah yang berusaha melakukan penerbitan dan menyejahterakan masyarakat.
Tanggung jawab pemerintah dalam perspektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas di dasarkan untuk menyejahterakan masyarakat. Beberapa prinsip penting terkait hal ini menurut beliau adalah sebagai berikut:
Pertama; tanggung jawab pemerintah dalam perspektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas didasarkan pada premis bahwa Islam bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat umum.
Kedua; dalam perekonomian adalah mengawasi faktor utama penggerak perkonomian, menghentikan muamalah yang diharamkan dan mematok harga kalau dibutuhkan. Maka Islam menghendaki terbentuknya satu negara dan sistem pemerintahan di dalamnya.
Ketiga; peran negara dalam ekonomi ditentukan dari sistem perekonomian dan sistem pengelolaan ekonomi yang mereka gunakan. Islam sangat memperhatikan pemerintahan, dalam Islam penuh dengan aturan yang mengatur kehidupan individu maupun kehidupan suatu komunitas sosial.
Keempat; dalam menerapkan aturan-aturan yang ada mestilah dibentuk suatu sistem pemerintahan yang termasuk di dalamnya adalah sebuah negara yang mengatur kehidupan banyak orang. Maka Islam menghendaki terbentuknya suatu negara dan sistem pemerintahan di dalamnya.
Kelima; tujuan dari Negara Islam dan pemerintahan dalam Islam yaitu agar dapat menerapkan setiap aturan yang ada dalam Islam, menegakkan keadilan, menyejahterakan rakyat dan menghilangkan penjajahan dan perbudakan yang mungkin saja terjadi dalam suatu komunitas sosial yang tentunya akan membawa kepada kemudhorotan termasuk dalam tujuan negara dalam Islam yaitu memberikan keamanan dan mengadili setiap tindakan yang menyimpang dengan asas keadilan dan kemanusiaan.
Bila negara telah mewakili beberapa kebutuhan dan kepentingan individu, maka tidak ada alasan untuk berbenturan dengan individu lain.
Semua individu akan diminta pertanggungjawabannya atas tindakan yang dipilih baik hidup sendiri, hidup berumahtangga, berkomunitas terlebih bemasyarakat.
Hidup ini adalah memilih, dan setiap pilihan kita akan dimintai pertanggungjawaban, di sinilah letaknya seni dalam bernegara.
Kita setuju “Dengan kolaborasi kita bangun negeri, lewat pendidikan kita bersinergi”.
