wartagarudaonline-Medan | Menjelang 100 hari kerja kepemimpinan Wali Kota Medan, Rico Waas, menuai kritik dan masukan dari masyarakat terkait kebijakan dan arah pembangunan Kota Medan lima tahun ke depan.
Salah seorang tokoh masyarakat Kota Medan, HM Nezar Djoeli ST, ketika ditanya tentang 100 hari kerja Wali Kota Rico Waas, kepada wartawan di Medan, menilai terdapat beberapa perbaikan yang harus cepat dikerjakan.
“Saya ingin sampaikan hal ini agar jangan sampai masyarakat berpendapat Wali Kota Rico Waas kinerjanya lambat,” kata Nezar. 100 hari kerja kepala daerah, satu momentum yang menjadi perhatian. Meskipun, bisa dikatakan bahwa waktu itu singkat, tapi memang perlu menjadi perhatian.
Pertama, dalam penilaian kami, Wali Kota Medan perlu segera membentuk tim yang solid. Karena pasca kepemimpinan Bobby Nasution, dengan beberapa kepala OPD yang pindah ke provinsi, kondisi ini harus cepat ditindaklanjuti, jangan terlalu lama kosong tanpa kepemimpinan.
Kedua, perihal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2025-2029 yang hari ini belum masuk ke DPRD Medan.
Nezar menyebutkan, harusnya perubahan RPJMD itu sudah masuk untuk dibahas oleh legislatif, karena saat ini pemerintahan Presiden Prabowo sudah mengesahkan P-APBN 2025 dan sudah usulkan R-APBN 2026, sehingga seharusnya diikuti seluruh pemerintah kabupaten/ kota se-Indonesia.
“Salah satunya Kota Medan yang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Utara,” kata Nezar Djoeli saat ditemui di kantor PSI Sumut, Jalan Armada No 14 Medan.
Hal berikut yang mesti diperhatikan Wali Kota Medan adalah, kerja sama yang baik antar partai politik pengusung dan pemenang, sehingga tidak timbul kecemburuan sosial. Jangan hanya satu parpol saja mendampingi di pemerintahan, mengingat pasangan Rico-Zaky diusung hampir semua partai politik.
“Kelang jabatan Pemko Medan, seharusnya dilakukan lebih cepat, agar Wali Kota Medan tidak terkesan lambat. Tentu semua berproses, dan sebaiknya segera juga ditindaklanjuti dengan merapikan jabatan-jabatan eselon 3 dan 4, termasuk camat dan lurah,” ujarnya.
Para legislator khususnya anggota DPRD Medan dari Fraksi PSI, jangan hanya duduk dan berdiam diri serta berpangku tangan. Jangan takut terhadap pokir-pokir yang dihapus.
“Tapi mari tunjukkan bahwa legislatif berperan dalam mengawasi roda pemerintahan, agar berjalan dengan baik sesuai aturan undang-undang administrasi daerah dengan tata kelola pemerintahan yang baik,” tegas Nezar.
