wartagarudaonline-Medan | Beberapa hari lalu beredar kabar di media terkait tudingan adanya kampanye terselubung atau cawe-cawe Pj Gubernur Sumut, Agus Fatoni yang ‘menggendong' nama Bobby Nasution untuk safari dakwah jelang PON di sejumlah kabupaten/ kota.
Namun menurut Ketua DPW PSI Sumut, HM Nezar Djoeli, hal itu perlu diwaspadai sebagai upaya pengalihan isu. Sebab, wajar saja ketika ada kegiatan Pj Gubernur, mengikutsertakan para kepala daerah (kabupaten/ kota).
“Termasuk bersandingan fotonya di spanduk atau baliho. Jadi yang seperti itu sudah berlangsung sejak lama, biasa saja,” ujar Nezar Djoeli kepada wartawan, Rabu (14/8/2024).
Namun menurut Nezar, dugaan cawe-cawe itu tidak tepat. Sebab, saat ini memang ada perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024, dan Sumut sebagai tuan rumahnya.
Karena itu, kegiatan safari dakwah menjadi satu dari sekian banyak cara menyosialisasikan kegiatan skala nasional kepada masyarakat di berbagai daerah.
“Jika dalam safari dakwah itu ada nama Bobby Nasution, itu kan dalam kapasitasnya sebagai Wali Kota Medan. Dan bukan hanya dia yang hadir, termasuk juga bupati dan wali kota yang lain. Terutama yang daerahnya menjadi tempat pelaksanaan pertandingan/ perlombaan cabang olahraga tertentu,” sebutnya.
Dalam kaitannya dengan tudingan cawe-cawe itu, Nezar justru memberikan pandangan berbeda. Sebab, jika Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni dituding berpihak ke bakal calon tertentu, maka ia menganggap hal ini sebagai pengalihan isu, sehingga sorot mata publik akan tertuju pada potensi dugaan kecurangan Pilkada.
“Saya hanya mengingatkan, awas pengalihan itu. Alasannya sederhana, para pejabat khususnya eslon II itu kan semuanya pernah bersama Pak Edy Rahmayadi. Walaupun dia bukan petahana, tetapi tak bisa kita abaikan jika ada kemungkinan pejabat yang masih loyal ke Edy. Siapa tahu sampai sekarang masih intens komunikasinya,” tegasnya.
Karena itu Nezar mengingatkan, agar publik tidak terjebak wacana dan tudingan cawe-cawe yang terlihat jelas di publik, dan resmi atas nama kepala daerah untuk kepentingan Negara. Justru yang perlu dikhawatirkan adalah gerakan senyap dan sembunyi, yang sangat mungkin bisa dilakukan oleh para pejabat.
Kalau ini mainnya di depan, bisa dilihat dan tentu saja, belum ada yang menjadi calon kepala daerah atau calon gubernur. Yang harus kita antisipasi itu adalah istilahnya ‘main belakang', operasi senyap, pasang dua kaki dan sebagainya.
“Yang pasti jangan sampai wacana ini menjadi pengalihan isu yang membuat kita lalai dengan kemungkinan munculnya praktik kecurangan di Pilkada dari sisi lain,” pungkasnya. (UJ)
