wartagarudaonline-Jakarta | Pajak Fatwa terbaru Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai pajak berkeadilan mendapat respon antusias dari sejumlah tokoh politik Islam.
Suswono, politisi senior PKS menyampaikan seruan tegas namun meneduhkan, usai diskusi bulanan Komunitas Islamisasi Sains dan Kampus yang digelar di kediaman tokoh Partai Ummat, HMS Kaban, Sabtu (30/11/2025) di kawasan Tanah Sareal Kota Bogor.
Dengan nada reflektif, ia mengajak pemerintah mengikuti garis etik yang digariskan MUI. Baginya, fatwa tersebut bukan sekadar panduan keagamaan, tetapi kompas moral agar kebijakan fiskal negara tak menyasar rakyat kecil. “Fatwa ini perlu disimak sungguh-sungguh,” ujarnya selepas diskusi.
Di ruang yang sama namun dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Dr Ali Amran Tanjung, memilih diksi yang lebih keras.
Ia menyebut pemerintah zalim bila tetap memaksakan pungutan pajak terhadap kebutuhan dasar rakyat. Menurutnya, mengabaikan fatwa MUI sama saja menutup mata terhadap penderitaan warga yang kian tertekan oleh biaya hidup.
Fatwa tersebut lahir dari Sidang Komisi Fatwa MUI yang menegaskan bahwa pajak idealnya diterapkan pada kebutuhan sekunder dan tersier, bukan kebutuhan pokok yang menjadi penopang hidup masyarakat.
“Pungutan pajak terhadap sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok, seperti sembako, rumah, dan tanah yang kita huni, tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak,” tegas Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof Asrorun Niam Sholeh, dalam siaran pers Minggu (23/11/2025).
Dari Bogor, suara-suara itu mengalir ke ruang publik: suara yang memanggil negara untuk bersikap lebih arif, lebih adil, dan lebih berpihak pada rakyat. Fatwa telah terbit—kini sorotan beralih pada pemerintah, akankah memilih mendengar atau terus melangkah dengan kebijakan lama? (R)
