wartagarudaonline-Medan | Menindaklanjuti keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI terkait pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara, Abdul Rahim Siregar ST MT mendesak Gubernur Sumut Bobby Nasution beserta seluruh Bupati dan Wali Kota di Sumut, agar segera menindaklanjuti pengusulan tersebut sebelum batas waktu 20 Agustus 2025.
“Ini momen penting. Kita jangan menunggu sampai kesempatan ini lewat. Puluhan ribu guru, tenaga honorer, perawat, dan teknisi yang sudah belasan tahun mengabdi menanti kejelasan status. Mereka ini pahlawan tanpa tanda jasa, dan pengabdian mereka harus dihargai dengan langkah nyata,” ujar politisi PKS dari Dapil Sumut 7 (Tabagsel) ini.
Abdul Rahim Siregar menegaskan, saat ini tahapan masih pada proses pengusulan, sehingga masih akan ada tahap lanjutan terkait dengan penentuan kuota dan pengangkatan.
“Kalau soal ketersediaan anggaran, itu sudah menjadi tugas kepala daerah (Gubsu, bupati dan wali kota) dan DPRD untuk memikirkannya. Ingat, guru dan perawat ini adalah rakyat Sumatera Utara juga, mereka layak mendapatkan hak dan penghargaan,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan, jika pemerintah daerah terlambat atau tidak mengajukan usulan, kesempatan berharga ini akan terlewatkan. “Kita tidak ingin menyesal di kemudian hari hanya karena lalai bertindak sekarang. Saya berharap ini menjadi atensi serius Saudara Gubernur dan semua kepala daerah di Sumut,” tegasnya.
Lebih jauh, Abdul Rahim Siregar menegaskan, pengusulan PPPK paruh waktu ini bisa menjadi kado berharga dan terindah bagi rakyat menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia.
“Bayangkan, di tengah perayaan kemerdekaan, pemerintah memberikan kepastian kepada mereka yang telah lama mengabdi. Ini akan menjadi hadiah yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup,” harapnya.
Abdul Rahim Siregar menutup dengan pesan moral, menghargai pengabdian para tenaga pendidik dan tenaga kesehatan bukan hanya soal kebijakan administrasi, tapi juga cermin dari komitmen kemanusiaan dan kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya.(UJ)
