garudaonline-Langlat | Plt Bupati Langkat H Syah Afandin SH menghadiri Rapat Kordinasi Daerah Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara atau daerah di Provinsi Sumatera Utara, di Aula Raja Inal Siregar, Kamis (26/10/2023).
KPK RI menyelenggarakan rapat kordinasi daerah kolaborasi pemangku kepentingan dalam rangka penyelamatan keuangan negara atau daerah di Provinsi Sumatera Utara dihadiri pimpinan KPK RI Dr Nurul Ghufron SH MH.
Plt Bupati Langkat didampingi Ketua DPRD Sribana Perangin Angin SE, Sekda H Amril SSos MAP, Kepala Inspektorat Drs Hermansyah MIP serta Kepala BPKAD Drs M Iskandarsyah.
Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kegiatan diselenggarakan KPK di lingkungan Sumatera Utara, dengan kegiatan ini saya harap semakin memahami potensi dan mampu mencegah korupsi.
Pj Gubernur Sumatera Utara, Mayjen TNI (Purn) Hassanudin menyampaikan Pemerintah provinsi Sumatera Utara terus Mempercepat good government dan clean government seperi sertifikasi tanah, pendapatan asli daerah, pemanfaatan air bawah tanah, keramba jaring apung, indikator lain yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik, penurunan sunting, penurunan pengangguran.
“Untuk itu semua kami membutuhkan bantuan, khususnya KPK RI. Semoga seluruh rencana dapat direalisasikan secara nyata untuk kebaikan Sumatera Utara,” sebutnya.
Pimpinan KPK RI sekaligus membuka rapat koordinasi menjelaskan, koordinasi adalah me-manage agar Indonesia terdiri dari presiden, gubernur, bupati sampai ke kepala desa memiliki pemikiran satu, yang disebut koordinasi.
Rapat ini menjadi peran agar di hadapan negara, di hadapan rakyat, negara ini keberadaannya satu. Kalau tidak terkoordinasi, bisa kacau balau wajahnya, karena negara kita ini berbeda beda.
“Pemikiran yang satu ini dalam artian berkomitmen, jujur, untuk mendedikasikan jabatan untuk kepentingan negara dan masyarakat, bukan untuk kepentingan sendiri, sehingga keuangan negara bisa terselamatkan untuk tidak terkorup,” ujarnya.(mas)
